machan – Kedatangan Menteri Pendidikan ke Kabupaten Pamekasan seharusnya menjadi momentum evaluasi total terhadap wajah pendidikan daerah, bukan justru dipoles menjadi panggung seremonial dan pencitraan politik pemerintah daerah.
Realitas pendidikan di Pamekasan hari ini masih jauh dari kata ideal. Infrastruktur sekolah rusak masih ditemukan di berbagai wilayah, fasilitas belajar belum merata, kualitas pendidikan mengalami ketimpangan, dan persoalan tata kelola anggaran pendidikan terus menjadi sorotan publik. Ironisnya, di tengah persoalan yang begitu nyata, pemerintah justru lebih sibuk mempersiapkan penyambutan seremonial ketimbang menyelesaikan akar masalah pendidikan itu sendiri.
PMII Pamekasan menilai bahwa pemerintah daerah gagal menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem pendidikan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, siswa di pelosok, dan sekolah-sekolah yang selama ini hidup dalam keterbatasan.
Ketua Cabang PMII Pamekasan, Fahril Anwar, menegaskan bahwa kunjungan Menteri Pendidikan tidak boleh dijadikan alat legitimasi politik maupun media pencitraan kekuasaan.
“Kami menolak apabila kedatangan Menteri Pendidikan hanya dijadikan panggung pencitraan. Pendidikan di Pamekasan masih menyimpan terlalu banyak persoalan mendasar yang belum diselesaikan secara serius oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menampilkan wajah pendidikan yang semu di hadapan pejabat pusat, sementara kondisi riil di lapangan justru memperlihatkan banyak sekolah dengan fasilitas minim, ruang belajar tidak layak, hingga ketimpangan akses pendidikan yang masih tajam.
“Jangan sibuk merapikan panggung penyambutan Menteri, tetapi menutup mata terhadap sekolah rusak dan kesulitan siswa di bawah. Pendidikan bukan alat kosmetik politik birokrasi,” lanjutnya.
PMII Pamekasan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Sebab, anggaran pendidikan seharusnya menjadi instrumen keberpihakan terhadap rakyat, bukan sekadar formalitas administrasi tanpa dampak nyata terhadap kualitas pendidikan masyarakat.
Karena itu, PMII Pamekasan mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Dinas Pendidikan untuk segera:
- Menuntaskan persoalan sekolah rusak dan fasilitas pendidikan yang tidak layak;
- Membuka transparansi tata kelola anggaran pendidikan secara jujur dan akuntabel;
- Memastikan pemerataan kualitas pendidikan hingga wilayah terpencil;
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja sektor pendidikan;
- Menghentikan praktik seremonial yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat pendidikan.
Kedatangan Menteri Pendidikan tidak akan memiliki makna apa pun apabila pemerintah daerah masih gagal menghadirkan keadilan pendidikan bagi masyarakatnya sendiri.
Pendidikan bukan ruang pencitraan politik. Pendidikan adalah hak rakyat yang wajib dipenuhi dengan kerja nyata, keberpihakan, dan tanggung jawab moral pemerintah kepada generasi masa depan.
