Instruksi Hemat Anggaran Mendagri diabaikan! Festival di Sumenep tetap berlanjut

machan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang berpotensi menguras anggaran dan menimbulkan kesan pemborosan.
‎
‎Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tetap berencana menggelar Festival Musik Tong Tong, Festival Garam di Tahun  2025.
‎
‎Instruksi Mendagri Tito disampaikan  sebelumnya usai Rapat Pengendalian Inflasi di Kantor Kemendagri, Jakarta. Tito menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan peka terhadap kondisi masyarakat.
‎
‎“Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti Festiva, musik. Maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas,” ujar Tito dilansir dari antaranews.com. Selasa (2/9/2025).
‎
‎Mendagri juga menegaskan bahwa pejabat daerah dan keluarga harus menjaga sikap agar tidak terkesan pamer kemewahan (flexing), baik melalui acara dinas maupun pribadi.
‎
‎Pemkab Sumenep yang tetap akan melangsungkan acara besar ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sementara sebagian lainnya mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran daerah di tengah instruksi efisiensi dari pemerintah pusat.
‎
‎Kritikan pun turut datang dari Aktivis PMII Sumenep Abd. Halim, dirinya menilai Pemkab Sumenep seharusnya lebih berhati-hati, dan tidak berjalan sendiri mengingat timing-nya yang kurang tepat.
‎
‎”Prinsip kami bukanlah untuk menolak sama sekali event-event budaya seperti festival, karena kami mengakui nilai pentingnya bagi pelestarian kebudayaan dan potensi pariwisata. Namun, yang kami persoalkan adalah timing-nya yang dinilai sangat tidak tepat. Di saat pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan instruksi yang sangat jelas untuk mengutamakan efisiensi anggaran dan kepekaan sosial, Pemerintah Daerah justru terlihat berjalan sendiri dan tidak selaras dengan kebijakan nasional. Langkah ini menimbulkan kesan bahwa Pemkab abai terhadap situasi ekonomi masyarakat yang masih memerlukan perhatian dan alokasi anggaran yang lebih mendesak. Seharusnya, momentum seperti ini digunakan untuk menunjukkan kesungguhan dalam penghematan dan memprioritaskan belanja untuk hal-hal yang lebih substantif dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat.” ucap Halim.