machan – Isu kontroversi pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kembali mencuat setelah DPR RI mengesahkannya dalam Rapat Paripurna pada Selasa (18/11/25) dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Regulasi tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
RUU KUHAP sebelumnya pernah memicu gelombang protes besar dari masyarakat sipil pada tahun 2019 karena dinilai mengandung banyak pasal bermasalah. Kini, kritik serupa kembali menguat, salah satunya datang dari Ketua PKPT IPNU UPI Sumenep, M. Ali Banun Kalim.
“Sejak awal memang tidak ada transparansi. Kalau pun ada wakil rakyat yang menyetujui, itu lebih merupakan suara fraksi, bukan suara rakyat yang selaras dengan kepentingan sosial yang bermakna. Ironisnya, anak muda yang akan paling terdampak ketika kita hanya disuguhi aturan yang disahkan secara permanen tanpa ruang dialog,” tegasnya.
M.Ali Banun Kalim juga menyoroti respons Komisi III DPR yang menyebut aspirasi masyarakat sebagai hoaks dan misinformasi, yang menurutnya menunjukkan sikap yang mengedepankan ego dari pada memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Ia kembali menegaskan bahwa RUU KUHAP ini “cacat secara prosedural maupun substansial,” terutama karena disahkan dengan meminimalkan partisipasi publik yang seharusnya menjadi prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
“RUU KUHAP terlihat sangat cacat. Disahkan dengan cara tutup mata terhadap partisipasi publik yang bermakna. Tidak heran bila produk undang-undang kita akhirnya seperti ‘anjing liar’ yang dikendalikan oleh tuannya,” ungkapnya.
Sembilan Pasal Sorotan RUU KUHAP
Berdasarkan pemantauan berbagai organisasi masyarakat sipil, terdapat sederet pasal yang dinilai bermasalah karena berpotensi mengancam kebebasan sipil dan melemahkan kontrol hukum:
- Tidak Ada Jaminan Akuntabilitas Pelaporan
Masalah: Pasal 23 - Minim Pengawasan Yudisial
Masalah: Pasal 149, 152 ayat (2–3), 153, dan 154 - Upaya Paksa Tanpa Ukuran yang Jelas
Masalah: Pasal 85 ayat (1), 88, 89, 92 ayat (2) dan (3), 93 ayat (5), 105 huruf e, 106 ayat (4), 112 ayat (2) - Sidang Elektronik Tanpa Mekanisme Akuntabel
Masalah: Pasal 138 ayat (2) huruf d, 191 ayat (2), 223 ayat (2) dan (3) - Investigasi Khusus Tanpa Kontrol
Masalah: Pasal 16 - Hak Korban dan Kelompok Rentan Belum Operasional
Masalah: Pasal 134–139, 168, 169, dan 175 ayat (7) - Standar Pembuktian Tidak Jelas
Masalah: Pasal 85, 88, 222, 224, 225 - Ketidakberimbangan dalam Proses Peradilan Pidana
Masalah: Pasal 33, 197 ayat (10), 142 ayat (3) huruf b, 146 ayat (4) dan (5), Pasal 1 angka 20 dan 21 - Konsep Restorative Justice Disamakan dengan Diversi
Masalah: Pasal 74–83
Perspektif HAM dan Konstitusi
Dalam kerangka Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan jika memenuhi empat syarat:
- Diatur dalam undang-undang,
- Memiliki alasan yang kuat (reasonable),
- Benar-benar diperlukan (necessary), dan
- Bersifat proporsional.
M.Ali Banun Kalim menilai banyak pasal dalam RUU KUHAP yang tidak memenuhi prinsip tersebut. Lemahnya mekanisme kontrol yudisial terhadap upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran, berpotensi besar menggerus hak-hak dasar warga negara.
Simpulnya, banyak lembaga bantuan hukum dan koalisi masyarakat sipil menegaskan bahwa meskipun draf RUU KUHAP disusun dengan narasi reformasi hukum, isinya justru membuka ruang yang terlalu luas bagi aparat tanpa check and balance yang memadai.
Penting dipahami bahwa draf sebelum pengesahan semestinya dipublikasikan secara utuh kepada publik. Namun, draf tersebut baru dipublikasikan dua jam menjelang pengesahan.
“Jangan-jangan kita memang dijebak dalam ketidaktahuan. Tidak ada draf yang dapat kami baca sebelumnya; hanya segelintir pihak yang mengutak-atik isinya yang tahu. Sampai kapan pemerintah punya hobi membuat undang-undang secara gelap?” ujarnya.
Ia menutup dengan mengingatkan kembali Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin kepentingan dan hak berpendapat serta menyampaikan aspirasi, baik secara lisan maupun tulisan.
