machan – Aksi protes yang digelar oleh Aliansi BEM Sumenep (BEMSU) di depan gedung DPRD Kabupaten Sumenep pada Kamis (17/04/2025) menyoroti masalah serius terkait ketidakjelasan data kemiskinan yang dikelola oleh pemda.
Para mahasiswa menuntut transparansi dan mempertanyakan keabsahan data yang digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial.
Berdasarkan investigasi BEMSU, terdapat perbedaan mencolok antara data Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dinsos melaporkan angka kemiskinan mencapai 647.000 jiwa (sekitar 277.000 KK), sementara BPS hanya mencatat 196.420 jiwa. Selisih lebih dari 450.000 jiwa ini dinilai terlalu besar untuk dianggap sebagai kesalahan biasa.
BEMSU menduga perbedaan ini dapat mengindikasikan beberapa masalah, mulai dari miskomunikasi antarinstansi hingga potensi manipulasi data untuk kepentingan politik atau ekonomi.
Selain itu, mahasiswa mengingatkan bahwa data yang tidak akurat dapat menjadi alat untuk memperkuat ketimpangan melalui distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Ini bukan sekadar persoalan statistik, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat,” tegas Koordinator Aksi, Moh Nurul Hidayat.
Ia menegaskan bahwa kesalahan data berisiko mengabaikan warga miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat program bantuan pemerintah.
BEMSU menekankan bahwa kebijakan sosial hanya efektif jika didasarkan pada data yang valid. Tanpa itu, program pemerintah berpotensi gagal menjangkau kelompok paling membutuhkan.
Di sisi lain, mereka juga mempertanyakan perbedaan metodologi antara Dinsos yang mengandalkan laporan lapangan dan BPS yang menggunakan pendekatan statistik. Menurut BEMSU, perbedaan metode seharusnya tidak menghasilkan gap data yang sedemikian besar.
“Data kemiskinan harus bebas dari kepentingan politik atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Di akhir ia juga mengungkapkan rasa kecewa karena Kepala Dinas Sosial tidak menemui dan berdialog dengan Mahasiswa.
“Untuk yg dinsos kami dipenuhi rasa kekecewaan karena atas ketidak mampuan kepala dinsos untuk menemui dan berdialog langsung dengan kami,
kalau DPR komisi IV tidak mampu memberikan sumbangsih fikiran terkait pengentasan kemiskinan di kab Sumenep.” Pungkas Hidayat.
