machan – Forum Mahasiswa Kangayan (FORMAKA) meminta proses seleksi Direktur Utama PT Sumekar mengutamakan kompetensi, integritas, pengalaman manajerial, serta rekam jejak para kandidat. Permintaan ini disampaikan menyusul tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang akan diikuti empat nama.
Keempat kandidat yang lolos seleksi administrasi tersebut adalah Badrul Akhmadi, Hamsuri, Khairil Idaqa’, dan Sugeng Haryadi.
Ketua Umum FORMAKA Iip Suriyanto menegaskan bahwa seleksi ini tidak boleh menjadi formalitas administratif semata. Menurutnya, siapa pun yang terpilih nanti harus mampu menjawab kebutuhan perusahaan ke depan.
“PT Sumekar saat ini menghadapi berbagai tantangan serius yang membutuhkan sosok pemimpin visioner, profesional, dan memiliki keberanian melakukan pembenahan secara menyeluruh,” ujar Iip dalam keterangannya, Selasa (12/5/26).
FORMAKA menilai kondisi PT Sumekar dalam beberapa tahun terakhir masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kesehatan keuangan perusahaan yang belum pulih, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal, hingga persoalan operasional yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat kepulauan.
Sejumlah laporan media juga menyoroti kondisi keuangan PT Sumekar yang dinilai memprihatinkan, termasuk adanya tunggakan gaji karyawan. Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Sumenep pernah melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap perusahaan daerah tersebut karena dinilai belum sehat secara manajemen maupun keuangan.
Iip menekankan bahwa PT Sumekar bukan sekadar tempat berbisnis, melainkan menyangkut pelayanan publik bagi masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumenep. Keberadaan perusahaan daerah ini, khususnya di sektor transportasi laut, memiliki posisi strategis bagi masyarakat Kepulauan Kangayan, Kangean, Sapeken, dan wilayah kepulauan lainnya.
“Transportasi laut bagi masyarakat kepulauan bukan sekadar sarana mobilitas, tetapi menjadi urat nadi distribusi ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan pokok masyarakat,” tuturnya.
FORMAKA mencatat, terganggunya operasional kapal PT Sumekar pernah berdampak terhadap pelayanan transportasi dan menyebabkan penumpukan penumpang serta barang.
Oleh karena itu, Iip meminta tim seleksi dan pemerintah daerah benar-benar objektif dalam menentukan figur pemimpin PT Sumekar ke depan. Sosok yang dipilih harus mampu membangun tata kelola perusahaan yang sehat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat konektivitas kepulauan, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut.
“Proses UKK harus dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan politik praktis,” pungkas Iip.
