PAMEKASAN — Antrean panjang kendaraan terjadi di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Pamekasan. Antrean tersebut terjadi pada pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Kondisi ini mendapat sorotan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan. Organisasi mahasiswa tersebut mendesak pemerintah dan instansi terkait segera menjelaskan penyebab antrean serta memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat.
Ketua PC PMII Pamekasan, Fahril Anwar, mengatakan persoalan pasokan dan distribusi BBM bersubsidi perlu segera ditangani. Menurut dia, antrean panjang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan menambah beban masyarakat, terutama pekerja, pelaku usaha kecil, serta sektor transportasi.
“Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak boleh tinggal diam. Persoalan kelangkaan BBM bersubsidi harus disikapi secara serius, bukan sekadar dengan pernyataan, tetapi melalui langkah nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Fahril.
Ia meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta instansi terkait untuk menelusuri penyebab antrean. Pemerintah juga perlu memastikan apakah kondisi tersebut dipicu keterbatasan pasokan, persoalan distribusi, atau faktor lain.
PC PMII Pamekasan menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu langkah penting untuk merespons situasi tersebut. Pemerintah dan pihak terkait diminta menjelaskan kondisi stok, pasokan yang masuk ke Pamekasan, serta distribusi Pertalite dan Solar di setiap SPBU.
“Kami meminta adanya keterbukaan informasi mengenai kondisi stok, distribusi, dan langkah penanganan yang dilakukan. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian,” ujar Fahril.
Selain meminta transparansi, PC PMII Pamekasan mendesak pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Fahril juga meminta aparat berwenang menindaklanjuti laporan masyarakat apabila ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi. Namun, setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut dia, penanganan antrean tidak cukup hanya dengan memastikan kendaraan dapat mengisi BBM. Pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab persoalan dan mengambil langkah terukur agar kondisi serupa tidak terus berulang.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang justru menjadi pihak paling terdampak. BBM bersubsidi harus benar-benar tersedia bagi masyarakat yang berhak. Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mendorong pemerintah agar persoalan ini ditangani secara serius, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Fahril.
PC PMII Pamekasan meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait segera menyampaikan hasil evaluasi dan langkah penanganan kepada publik. Kepastian pasokan dan transparansi distribusi dinilai penting untuk menghindari ketidakpastian di tengah masyarakat.
