machan – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali mendapat kritik tajam terkait kebijakan tata niaga tembakau. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2024 dinilai tidak berpihak kepada petani dan buruh tembakau di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Kritik tersebut disampaikan oleh mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam aksi demonstrasi di gedung Pemkab Sumenep, Kamis (7/5/2026). Massa aksi menilai regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah justru lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan melindungi kesejahteraan petani kecil.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo juga menjadi sorotan lantaran tidak hadir menemui massa aksi saat mereka menyampaikan aspirasi di depan Kantor Pemkab Sumenep.
Koordinator lapangan aksi dari PMII, Nuris, menyatakan bahwa gerakan tersebut lahir dari keresahan petani miskin yang merasa diabaikan pemerintah daerah.
“Gerakan pro rakyat ini lahir dari kegelisahan masyarakat petani. Tidak ada keberpihakan nyata terhadap buruh tani dan petani tembakau. Kebijakan yang dibuat pemerintah daerah justru memperburuk kondisi sosial dan ekonomi petani,” tegas Nuris.
Ia mendesak pemerintah segera merevisi Perda Nomor 12 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 30 Tahun 2024 karena dinilai hanya berorientasi pada kepentingan pengusaha tembakau. Menurut Nuris, persoalan mendasar saat ini adalah rendahnya upah buruh tani yang jauh dari kata layak, yang berdampak langsung pada kehidupan sosial petani miskin di Sumenep.
“Pemerintah daerah selama ini terkesan abai terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya soal upah layak bagi buruh tani, Perda tembakau yang ada sekarang sudah tidak relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat hari ini. Karena itu harus segera direvisi,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menampung dan memprioritaskan aspirasi mahasiswa.
“Aspirasi mahasiswa tentu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kami juga menginginkan harga tembakau tetap stabil demi kepentingan petani,” ujarnya singkat di hadapan para peserta aksi.
Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredam kritik publik yang menilai keberpihakan pemerintah terhadap petani tembakau masih sebatas janji tanpa langkah konkret.
