machan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap PT Sumekar Line, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Langkah ini diambil menyusul isu efisiensi karyawan yang sedang ramai dibicarakan, akibat kondisi keuangan perusahaan yang belum stabil.
Dadang Deddy Iskandar, Kepala Bagian Perekonomian, Energi, dan Sumber Daya Alam (ESDA), mengungkapkan bahwa PT Sumekar Line berada dalam situasi serius sehingga memerlukan peninjauan mendalam.
“Kami telah melakukan pembinaan, termasuk kepada seluruh jajaran direksi, serta mengevaluasi kondisi kapal dan armada yang ada,” jelas Dadang, Jumat (16/5/25).
Dia menambahkan, meski telah mendapat subsidi, kinerja PT Sumekar dinilai belum membaik. Oleh karena itu, Pemkab akan mengambil langkah strategis, salah satunya kemungkinan pergantian direksi.
“Tujuannya agar BUMD ini dapat beroperasi sesuai harapan,” tegasnya.
Selain itu, kondisi armada yang memprihatinkan juga menjadi perhatian.
“Perawatan kapal membutuhkan biaya besar, sehingga efisiensi karyawan juga perlu dilakukan agar tidak membebani keuangan perusahaan,” ujar Dadang.
Evaluasi ini tidak hanya menyasar PT Sumekar Line, melainkan juga empat BUMD lainnya di bawah Pemkab Sumenep.
“Jika direksi dinilai tidak mampu memajukan perusahaan, mereka harus siap dirotasi atau mengundurkan diri. Nantinya akan ada pakta integritas untuk memastikan komitmen ini,” tegas Dadang.
Pemkab berharap, langkah pembinaan ini dapat menstabilkan kinerja BUMD agar mampu berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Kami ingin BUMD terus berinovasi demi pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.
