machan – Pemerintah pusat segera mengambil langkah terpadu pasca insiden ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo. Koordinasi lintas kementerian diperkuat untuk menangani masalah infrastruktur pesantren yang dinilai darurat.
Langkah ini diambil menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan insiden dilakukan secara komprehensif, tidak hanya tanggap darurat tetapi juga penataan jangka panjang.
Merespon hal tersebut, Menko PMK Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar pertemuan dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Selasa (7/10/25).
Pertemuan itu membahas langkah konkret perbaikan infrastruktur pesantren yang selama ini dinilai banyak tidak memenuhi standar keselamatan.
Cak Imin menegaskan, penataan bangunan pesantren harus jadi prioritas nasional. Ia mengungkapkan, banyak pesantren di Indonesia yang dibangun secara swadaya tanpa mengikuti standar teknis konstruksi yang aman.
“Kita bahas pembangunan ponpes yang belum memenuhi standar. Jumlah pesantren di Indonesia lebih dari 40 ribu,” tegas Cak Imin.
Politisi PKB itu juga menyoroti kondisi sosial ekonomi santri yang mayoritas berasal dari kalangan kurang mampu. Hal ini, menurutnya, menjadi akar masalah keterbatasan infrastruktur.
“Santrinya rata-rata dari desil 1, 2, dan 3. Itulah tradisi pesantren, lembaga pendidikan rakyat yang tumbuh dengan segala keterbatasannya,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan fokus pada pembaruan data dan pemetaan kondisi fisik pesantren. Sinergi antar kementerian akan dilakukan agar bantuan infrastruktur lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, mencakup perbaikan gedung hingga peningkatan kualitas pembelajaran.
Langkah ini diharapkan bisa mencegah terulangnya tragedi serupa dan mewujudkan pesantren yang lebih aman serta sejahtera.
