Oleh: Muhammad Jagat Satria*
machan – Madrasah Al-Huda yang terletak di kawasan pedalaman Desa Gapura Timur adalah lembaga pendidikan yang dikenal akan prestasinya yang gemilang mulai tingkat regional sampai tingkat Asia Tenggara. Madrasah ini telah menghasilkan beragam prestasi, dari kompetisi akademis hingga kegiatan non akademis. Madrasah Al Huda tersebut tidak hanya menghasilkan siswa-siswa berprestasi, tetapi juga menjadi harapan bagi masyarakat setempat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Namun, di balik prestasi yang diraih, terdapat sebuah masalah serius yang tak kunjung teratasi: akses jalan dan jembatan menuju sekolah tersebut dalam kondisi buruk. Ironisnya, meskipun lokasi sekolah yang terkenal dan prestasi yang mengesankan, perhatian dari pemerintah desa (pemdes) terhadap perbaikan akses jalan dan jembatan ini sangat minim.
Meskipun berbagai laporan dan keluhan telah disampaikan kepada pemerintah desa, pemdes seakan acuh tak acuh. Masyarakat merasa kehilangan harapan, terutama ketika menyaksikan anak-anak mereka berjuang keras menghadapi kondisi yang tidak mendukung. Belum lagi, maraknya kesenjangan antara informasi yang diterima masyarakat dan tindakan nyata dari pemdes semakin memperburuk situasi.
Berkali-kali, berita tentang madrasah Al Huda muncul di media dengan prestasinya, sekaligus mengharumkan nama Desa Gapura Timur, namun hal ini tidak serta-merta menarik perhatian pemerintah desa. Bahkan pemerintah desa sibuk dengan gaya hidupnya.
Masyarakat mulai berinisiatif untuk tidak hanya mengandalkan pemdes yang tampaknya enggan beraksi. Dengan semangat gotong royong, mereka menggelar pertemuan. Diskusi intens berlangsung, dan dalam waktu singkat, rencana untuk memperbaiki jalan dan jembatan pun disusun. Setiap masyarakat diminta berkontribusi sesuai kemampuan mereka, ada yang menyumbangkan uang, material bangunan, atau tenaga kerja. Akses menuju madrasah Al Huda yang semula menyedihkan kini menjelma menjadi jalur yang bisa dilalui dengan lebih baik.
Namun, ironisnya, saat berita tentang perbaikan akses itu sampai ke telinga pemdes, reaksi mereka terkesan dingin. Alih-alih mengapresiasi usaha masyarakat, beberapa anggota pemdes justru merasa “tidak ada beban tanggung jawab moral dan sosial”.
*Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik
