machan – Pergantian kepemimpinan BEM SI Kerakyatan Jawa Timur periode 2026–2027 resmi berlangsung di tengah beragam persoalan publik di wilayah setempat yang dinilai masih belum terselesaikan secara komprehensif. Kondisi ketimpangan ekonomi, sulitnya akses lapangan pekerjaan, kerusakan lingkungan, kualitas pendidikan, hingga lemahnya penegakan hukum menjadi catatan utama yang mewarnai transisi kepemimpinan organisasi mahasiswa tersebut.
Mandat kepemimpinan baru diberikan kepada Universitas Bahaudin Mudhary Madura melalui Moh. Iskil El Fatih, yang dipercaya sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur. Penunjukan ini merupakan hasil dari Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan yang digelar di Jambi.
Iskil El Fatih menegaskan bahwa peralihan kepemimpinan ini tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pergantian struktur organisasi semata. Ia menekankan pentingnya gerakan mahasiswa untuk kembali memfokuskan diri pada kepentingan masyarakat luas, terutama di tengah narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Kita tidak ingin periode baru ini berhenti pada regenerasi struktural. Jika pembangunan terus berjalan, kita harus bertanya apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya. Di situlah mahasiswa harus hadir, membaca kebijakan, menguji dampaknya, dan bersuara ketika kepentingan rakyat terpinggirkan,” ujar Iskil saat di Munas (29/8/26).
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sikap independen dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, kritik terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun aparat penegak hukum, termasuk Polda Jawa Timur, harus disampaikan berdasarkan data dan fakta di lapangan, bukan karena kedekatan politik atau kepentingan sesaat.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak alergi terhadap dialog. Kita akan membuka komunikasi dengan siapa pun, tetapi independensi tetap menjadi batas. Ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tugas kita adalah mengkritiknya,” tegasnya.
Selama masa kepemimpinan 2026–2027, BEM SI Kerakyatan Jawa Timur akan memfokuskan program kerja pada tiga hal utama: penguatan konsolidasi antarkampus di seluruh wilayah Jatim, pengkajian kritis terhadap kebijakan publik, serta advokasi terhadap persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat di tingkat lokal.
Iskil menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa lembar baru gerakan mahasiswa ini bukanlah soal siapa yang duduk di kursi kepemimpinan, melainkan soal keberanian untuk berpihak dan bertindak ketika menghadapi berbagai persoalan rakyat yang membutuhkan solusi.
