PAMEKASAN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Krisis Definitif di Tubuh OPD: Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif”, Kamis (16/7/2026). Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas banyaknya jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PWI Pamekasan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, mengatakan bahwa pers memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai perspektif dalam menyikapi persoalan daerah.
“Melalui FGD ini kami ingin menghadirkan iklim diskusi yang sehat dan konstruktif. PWI tidak hanya menjadi organisasi profesi wartawan, tetapi juga bagian dari pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral mengawal jalannya pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan Plt merupakan mekanisme yang sah dalam sistem pemerintahan sebagai solusi transisi. Namun, keberadaan pejabat definitif tetap diperlukan agar organisasi perangkat daerah memiliki kepemimpinan yang kuat dengan legitimasi penuh dalam mengambil kebijakan strategis.
Meski demikian, Anam menegaskan bahwa forum tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari pihak yang patut dipersalahkan.
“FGD ini bukan ruang untuk menyalahkan siapa pun. Kami ingin menghadirkan forum yang mampu mempertemukan berbagai pandangan sehingga dapat melahirkan solusi terbaik bagi tata kelola birokrasi di Pamekasan,” tambah Asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers sekaligus Direktur Kabar Madura tersebut.
Untuk memperkaya pembahasan, PWI Pamekasan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, serta akademisi Dr. Moh. Subhan.
Diskusi yang dipandu Wakil Ketua PWI Pamekasan Ongky Arista UA itu berlangsung dinamis dengan membahas persoalan birokrasi dari perspektif eksekutif, legislatif, hingga akademisi.
FGD juga dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari pengurus dan anggota PWI, insan pers, organisasi kemasyarakatan, NGO, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, IPNU, IPPNU, DK PPMI Madura, HIPMI, hingga KNPI.
Melalui forum tersebut, PWI Pamekasan berharap lahir rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam memperkuat reformasi birokrasi dan mempercepat pengisian jabatan pimpinan OPD secara definitif.
“Kami berharap forum ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi lahirnya birokrasi yang sehat, transparan, akuntabel, serta semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas Hairul Anam.
