Ujian Terberat Partai Ka’bah
machan – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menjadi sorotan publik setelah menggelar Muktamar ke-X yang berlangsung di kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 27 hingga 29 September 2025. Perhelatan akbar lima tahunan ini bukan hanya sekadar agenda rutin pergantian kepemimpinan, melainkan sebuah pertaruhan hidup-mati bagi partai berlambang Ka’bah tersebut. Muktamar X diselenggarakan di tengah suasana yang sangat kritis, menyusul kegagalan PPP meloloskan kadernya ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, partai yang dibentuk dari fusi empat partai Islam pada tahun 1973 ini terlempar dari parlemen karena tidak mampu mencapai ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) sebesar 4%, dengan perolehan suara hanya 3,87%. Muktamar X seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan penentuan arah strategis untuk mengembalikan kepercayaan umat dan meraih kembali kursi di Senayan pada Pemilu 2030. Namun, harapan tersebut kandas di tengah arena, diwarnai kericuhan, adu jotos, lempar kursi, dan puncaknya: klaim dualisme kepemimpinan yang berpotensi menyeret PPP ke babak konflik berkepanjangan yang pernah terjadi di masa lalu.
Babak Baru Dualisme: Dua Ketua Umum dalam Satu Muktamar
Dinamika Muktamar X sudah memanas sejak sesi pembukaan pada Sabtu, 27 September 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, yang sedang menyampaikan sambutan, terpaksa menghentikan pidatonya akibat teriakan dan interupsi dari sejumlah kader di barisan belakang yang meneriakkan kata “perubahan” dan meminta adanya pergantian kepemimpinan. Situasi tegang ini berujung pada aksi saling adu mulut, saling dorong, hingga terjadi kericuhan fisik.
Klaim Aklamasi Muhammad Mardiono
Kubu pertama, yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono, mengklaim bahwa dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030. Klaim ini didasarkan pada dukungan mayoritas suara yang diklaim berasal dari 28 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yang disebut mewakili hampir 80\% pemegang hak kedaulatan (muktamirin).
Mardiono berdalih bahwa percepatan pemilihan dilakukan sebagai langkah cepat untuk menghindari keributan yang berlarut-larut dan merespons kondisi darurat kericuhan yang terjadi di arena muktamar. Kubu ini menegaskan bahwa langkah yang diambil adalah sah secara konstitusional partai dan merupakan keinginan mayoritas muktamirin yang hadir. Pihak Mardiono bahkan menuding adanya pihak ilegal atau “penyusup” yang sengaja membuat gaduh jalannya Muktamar, sebuah indikasi adanya intervensi atau faksi internal yang tidak puas.
Klaim Aklamasi Tandingan: Agus Suparmanto
Namun, klaim aklamasi Mardiono segera dibantah keras oleh kubu lain yang dipimpin oleh Agus Suparmanto, yang juga mengklaim dirinya sah terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030. Sosok senior PPP, M. Romahurmuziy (Romy), yang merupakan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, secara terbuka membantah klaim Mardiono. Romy bahkan menyindir keras dengan menyebut perhelatan kubu Mardiono “Bukan Muktamar, Tapi Mau Ngamar”, menyiratkan bahwa proses pemilihan tersebut tidak memenuhi kaidah Muktamar yang sesungguhnya karena hanya digelar di sebuah ruangan terbatas dan dengan jumlah peserta yang tidak representatif.
Agus Suparmanto, dalam sambutannya setelah diklaim terpilih, mengajak seluruh kader PPP untuk kembali bersatu dan tidak berlarut dalam konflik. Ia menegaskan tantangan terbesar PPP ke depan adalah mengembalikan kepercayaan umat setelah kegagalan Pemilu 2024, dengan target utama mengembalikan partai ke DPR RI pada Pemilu 2030. Beberapa tokoh senior PPP, termasuk Romy dan Arwani Tomafi, terlihat merapat dan mendukung kepemimpinan Agus Suparmanto, memperkuat legitimasi kubu ini di mata sebagian stakeholder internal partai.
Dualisme klaim kepemimpinan ini segera menciptakan ketidakpastian hukum dan politik yang serius. Partai yang seyogyanya melakukan reformasi total kini malah harus berhadapan dengan konflik internal yang mendasar. Pertanyaan fundamental yang muncul adalah: Siapa Ketua Umum PPP yang sah dan diakui secara legalitas oleh pemerintah (Kemenkumham)? Konflik ini berpotensi kembali ke ranah pengadilan, mengulangi sejarah kelam dualisme kepengurusan di masa lalu yang sangat merugikan partai.
Trauma Kegagalan Pemilu 2024 dan Krisis Relevansi
Dinamika Muktamar X yang berujung ricuh dan dualisme ini tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang mendahuluinya, yakni kegagalan PPP dalam Pemilu 2024. Hasil pahit ini menjadi pukulan telak bagi seluruh kader. Selama ini, PPP selalu identik dengan representasi politik Islam di parlemen, namun kini, simbol “Partai Ka’bah” harus absen dari Gedung Senayan.
Kebutuhan akan “Formulasi Baru”
Kegagalan meloloskan diri dari parliamentary threshold memunculkan tuntutan besar dari akar rumput dan faksi internal untuk melakukan reformasi total dalam kepemimpinan dan strategi partai. Tuntutan ini secara implisit terbagi dalam dua pandangan:
• Kepemimpinan Internal dan Konsolidasi: Kubu ini cenderung mempertahankan figur yang memiliki pengalaman panjang di partai dan fokus pada konsolidasi kekuatan internal, merangkul kembali semua faksi yang sempat terpecah, dan membangun soliditas struktural dari pusat hingga daerah.
• Kepemimpinan Eksternal dan Wajah Baru: Kubu ini berpendapat bahwa hanya dengan menghadirkan “darah segar” dari luar (eksternal) atau figur dengan terobosan baru, PPP dapat menemukan “formulasi baru” yang dibutuhkan untuk kembali menarik hati umat, terutama kalangan pemilih muda dan cerdas, yang semakin apatis terhadap politik identitas tradisional. Isu mencari tokoh eksternal sempat mencuat, bahkan Romy disebut-sebut yang mendorong ide ini, sebagai upaya mendobrak stagnasi yang dialami PPP.
Kericuhan dan dualisme di Muktamar X adalah manifestasi dari ketidakmampuan partai untuk menyalurkan dua tuntutan besar tersebut ke dalam satu konsensus yang diterima semua pihak. Tensi memanas karena adanya clash antara kepentingan mempertahankan status quo dengan hasrat akan perubahan radikal.
Sejarah Konflik PPP: Sebuah Dejavu
Perpecahan yang terjadi di Muktamar X PPP bukanlah kali pertama. Partai ini memiliki sejarah panjang yang diwarnai konflik dan dualisme kepemimpinan. Salah satu yang paling diingat publik adalah Dualisme kepemimpinan pada tahun 2014-2019 antara kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy (Romy), yang sempat merugikan elektabilitas partai secara signifikan. Dualisme itu baru berakhir dengan digelarnya Muktamar IX pada tahun 2020 yang menetapkan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum, dan kemudian berakhirnya dualisme secara administratif.
Kini, dengan adanya dua klaim aklamasi dari Mardiono dan Agus Suparmanto, PPP kembali terseret ke dalam pusaran konflik yang sama, bahkan lebih akut karena terjadi persis setelah partai mengalami kegagalan elektoral terparah. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa konflik internal akan menguras energi dan sumber daya partai, mengalihkan fokus dari pembenahan struktural dan ideologis yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Tantangan Pasca Muktamar: Memulihkan Reputasi dan Relevansi
Terlepas dari siapa yang pada akhirnya diakui secara sah oleh negara, Ketua Umum PPP yang baru akan menghadapi tantangan yang sangat besar dan mendesak.
• Konsolidasi dan Persatuan Kader: Tugas pertama adalah menyatukan kembali kader yang terbelah. Baik Mardiono maupun Agus Suparmanto, keduanya menyerukan persatuan, namun langkah nyata untuk merangkul kubu yang kalah terutama dengan adanya sejarah saling sikut dan tudingan penyusup akan sangat sulit dan membutuhkan kenegarawanan tingkat tinggi. Jika rekonsiliasi gagal, konflik dipastikan akan berlanjut di Mahkamah Partai atau pengadilan tata usaha negara.
• Mengembalikan Kepercayaan Umat: PPP harus menjawab pertanyaan krusial: mengapa umat Islam tidak lagi memilih PPP? Jawabannya terletak pada krisis relevansi. Partai harus merumuskan ulang platformnya agar tidak lagi sekadar menjadi wadah politik identitas, tetapi juga mampu menjawab isu-isu kontemporer seperti ekonomi, teknologi, dan lingkungan, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan partai.
• Strategi Menuju Pemilu 2030: Dengan modal nol kursi di DPR RI, PPP harus bekerja ekstra keras untuk Pemilu 2030. Partai perlu memperkuat struktur di akar rumput, merekrut kader-kader berkualitas di daerah, dan menemukan figur-figur publik yang kuat dan marketable untuk mendongkrak elektabilitas. Kegagalan mencapai parliamentary threshold di tahun 2024 menjadi alarm keras bahwa cara-cara lama tidak lagi efektif.
Menanti Babak Akhir Konflik
Muktamar X PPP tahun 2025 menjadi penanda titik balik kritis bagi Partai Persatuan Pembangunan. Peristiwa kericuhan dan dualisme kepemimpinan antara Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto bukan sekadar dinamika politik internal, melainkan cermin dari keputusasaan dan ketegangan di dalam partai yang berjuang untuk bertahan hidup setelah terlempar dari parlemen.
Meskipun dinamika partai politik seringkali diwarnai oleh konflik (“dinamika ini dialami oleh semua partai… setelah partai selesai kita bersatu lagi,” ujar salah satu petinggi), konflik kali ini berpotensi menjadi yang terburuk karena terjadi di saat partai berada di titik terendah elektabilitasnya. Masa depan PPP sangat bergantung pada kemampuan pimpinan yang sah siapa pun dia untuk menyudahi konflik ini dengan cepat, merangkul semua faksi yang terpecah, dan kembali fokus pada upaya mengembalikan kepercayaan umat. Jika konflik berlarut, bukan tidak mungkin PPP akan semakin terpuruk dan berpotensi menghilang dari peta politik nasional.
Kini, semua mata tertuju pada Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Partai untuk menentukan legalitas kepengurusan yang sah, sekaligus menanti apakah Partai Ka’bah mampu menemukan jalan keluar dari labirin konflik yang mengancam eksistensinya.
