machan — DPC GMNI Sumenep melalui Wakil Ketua Bidang Kesarinahan menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, menyusul lonjakan drastis kasus campak yang telah menewaskan 17 anak dan mencapai lebih dari 2000 kasus hingga Agustus 2025.
“Lonjakan ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah cerminan dari lemahnya deteksi dini, minimnya edukasi kesehatan, dan buruknya distribusi layanan imunisasi, terutama di wilayah kepulauan dan pinggiran kota,” tegas Wakil Ketua Bidang Kesarinahan DPC GMNI Sumenep pada Selasa, (26/8/25)
GMNI menilai bahwa status Kejadian Luar Biasa (KLB) yang baru ditetapkan menunjukkan keterlambatan dalam respons kebijakan. Padahal, data dari Dinkes menunjukkan penyebaran cepat dan tingginya angka kasus di wilayah yang seharusnya mudah dijangkau fasilitas kesehatan seperti Kalianget dan Pamolokan.
“Kami mendesak Dinas Kesehatan untuk tidak hanya mengandalkan vaksinasi massal sebagai solusi instan. Harus ada pendekatan struktural: edukasi berbasis komunitas, penguatan layanan primer, dan transparansi data kasus agar masyarakat tidak menjadi korban dari kelalaian birokrasi,” lanjutnya.
GMNI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda dan mahasiswa memastikan bahwa layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi geografis.
“Kami juga mengajak seluruh masyarakat sumenep untuk bersama sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan imunisasi, kami meyakini kita dapat mengatasi wabah campak ini.”
“Kesehatan anak adalah fondasi masa depan Sumenep. Kami tidak akan diam melihat ketidakseriusan dalam penanganan wabah yang seharusnya bisa dicegah,” tutup pernyataan tersebut.
