machan — Dalam momentum Hari Pahlawan yang seharusnya menjadi refleksi atas perjuangan dan pengorbanan para tokoh bangsa yang tulus membela rakyat, DPC GMNI Sumenep menyatakan penolakan tegas terhadap keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Ketua DPC GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, menyampaikan bahwa pemberian gelar tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan luka kolektif bangsa.
“Soeharto adalah simbol dari rezim otoriter Orde Baru yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, pembungkaman demokrasi, dan perampasan hak-hak rakyat, khususnya kaum tani dan buruh. Memberinya gelar pahlawan adalah mencederai nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang diperjuangkan para pahlawan sejati,” ucapnya dengan tegas.
GMNI Sumenep menilai bahwa gelar Pahlawan Nasional harus diberikan kepada mereka yang konsisten membela kepentingan rakyat, bukan kepada tokoh yang jejak kekuasaannya dipenuhi darah, represi, dan ketimpangan struktural. Pemberian gelar kepada Soeharto berpotensi mengaburkan sejarah dan mengkhianati perjuangan para korban Orde Baru yang hingga kini belum mendapatkan keadilan.
Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi semangat Marhaenisme dan keberpihakan pada rakyat tertindas, GMNI Sumenep menyerukan kepada pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk tidak melupakan sejarah kelam Orde Baru.
“Hari Pahlawan bukan panggung glorifikasi kekuasaan, melainkan momen untuk meneguhkan keberpihakan pada rakyat dan menolak segala bentuk manipulasi sejarah,” tambah Roni.
DPC GMNI Sumenep akan terus mengawal isu ini dan mengajak seluruh organisasi progresif serta masyarakat sipil untuk bersatu menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Hidup Rakyat!
Hidup Marhaen!
Hidup Persatuan Indonesia!
